RESPONSIVITAS PEMERINTAHAN TERHADAP PENANGANAN KONFLIK INVESTASI DI JAWA TENGAH

Abstrak

Abstrak

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang paling luas di Pulau Jawa. Secara astronomis Provinsi Jawa Tengah terletak pada 5° 40´ - 8° 30´ Lintang Selatan (LS) dan antara 108° 30´ - 111° 30´ Bujur Timur (BT) dan termasuk di dalamnya Kepulauan Karimunjawa. Secara geografis Provinsi Jawa Tengah terletak diantara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Jawa Barat, berbatasan langsung dengan Laut Jawa di wilayah utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi DIY dan Samudera Hindia di wilayah selatan. Provinsi Jawa Tengah memiliki wilayah administrasi sebanyak 29 wilayah kabupaten, 6 wilayah kota, 573 wilayah kecamatan, 750 wilayah kelurahan dan 7809 wilayah desa. Memiliki cakupan luas wilayah 32.800,69 k. Tujuan dari penelitian ini Untuk Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya responsivitas pemerintah dalam penanganan konflik investasi di Jawa Tengah. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Tengah untuk meningkatkan responsivitasnya dalam penanganan konflik investasi. Untuk menganalisis tingkat responsivitas pelayanan pengaduan masyarakat terhadap investasi di Jawa Tengah yang mengalami kemunduran yang memiliki hambatan problem lahan menjadi mahal. Hasil penelitian  bahwa pemerintah meresponsifitas konflik tersebut dengan sangat terbuka. Hambatan-hambatan problem itu selalu ada kunci yang pertama adalah level dari bagaimana kepemimpinan daerah,  menanggapi konflik ini sebagai akar dari segala keberhasilan sehingga konflik tersebut terpecahkan, pengelolaaan investasi membuka lapangan konsep dari sektor swasta, sehingga pemerintah harus adil terhadap investor swasta maupun negeri terutama dalam hal pembelian tanah di masyarkat setempat sesuai dengan UUD yang sudah ditetapkan.

Kata Kunci : Konflik, Investasi, Jawa tengah, Semarang